KEMISKINAN & PENGANGGURAN
Menghilangkan kemiskinan & memakmurkan 230 juta rakyat Indonesia tanpa terkecuali boleh jadi hanya menjadi angan-angan belaka atau bisa di kata tidak mungkin terjadi. Tetapi mengurangi kemiskinan sekecil mungkin bisa dilakukan dengan beberapa program yang mengedepankan kepentingan rakyat.
Pertama meningkatkan pendidikan rakyat. Sebisa mungkin pendidikan harus bisa dicapai oleh seumua kalangan kalau bisa Wajib Belajar 16 tahun agar dicanangkan. Agar menciptakan Anak Indonesia yang cerdas, berintelektual tinggi serta dapat berguna bagi kepentingan bangsa & negara
Kedua Membuka banyak lapangan kerja. Merupakan salah satu langkah efektif untuk menekan kemiskinan karena dengan adanya lapangan pekerjaan maka Seorang ayah tidaah harus hanya duduk dirumah tanpa ada penghasilan namun bekerja dan mendapat penghasilan untuk kesejahteraan keluarganya.
Ketiga Stop eksplorasi/pengurasan kekayaan alam Indonesia oleh perusahaan asing. Karena banyak kekayaan negeri ini yangdikelola asing dengan alasan kita tidak mampu. Padahal jika kekayaan alam Indonesia dikelola sendiri maka hasil dari pengelolaan akan di nikmati oleh kita juga.Jika beberapa langkah diaatas berjalan dengan rencana niscaya Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Masalah Pengangguran dan Krisis Sosial
Jika masalah pengangguran yang demikian pelik dibiarkan berlarut-larut maka
sangat besar kemungkinannya untuk mendorong suatu krisis sosial. Suatu
krisis sosial ditandai dengan meningkatnya angka kriminalitas, tingginya
angka kenakalan remaja, melonjaknya jumlah anak jalanan atau preman, dan
besarnya kemungkinan untuk terjadi berbagai kekerasan sosial yang senantiasa
menghantui masyarakat kita.Bagi banyak orang, mendapatkan sebuah pekerjaan seperti mendapatkan harga
diri. Kehilangan pekerjaan bisa dianggap kehilangan harga diri. Walaupun
bukan pilihan semua orang, di zaman serba susah begini pengangguran dapat
dianggap sebagai nasib. Seseorang bisa saja diputus hubungan kerja karena
perusahaannya bangkrut. Padahal di masyarakat, jutaan penganggur juga antri
menanti tenaganya dimanfaatkan.
Besarnya jumlah pengangguran di Indonesia lambat-laun akan menimbulkan
banyak masalah sosial yang nantinya akan menjadi suatu krisis sosial, karena
banyak orang yang frustasi menghadapi nasibnya. Pengangguran yang terjadi
tidak saja menimpa para pencari kerja yang baru lulus sekolah, melainkan
juga menimpa orangtua yang kehilangan pekerjaan karena kantor dan pabriknya
tutup. Indikator masalah sosial bisa dilihat dari begitu banyaknya anak-anak
yang mulai turun ke jalan. Mereka menjadi pengamen, pedagang asongan maupun
pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah generasi yang kehilangan
kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang baik.
juga menimpa orangtua yang kehilangan pekerjaan karena kantor dan pabriknya
tutup. Indikator masalah sosial bisa dilihat dari begitu banyaknya anak-anak
yang mulai turun ke jalan. Mereka menjadi pengamen, pedagang asongan maupun
pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah generasi yang kehilangan
kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang baik.
Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran di negara
kita adalah terlampau banyak tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal
sehingga ketika mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka
kelabakan dan tidak bisa berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di
sektor informal. Justru orang-orang yang kurang berpendidikan bisa melakukan
inovasi menciptakan kerja, entah sebagai joki yang menumpang di mobil atau
joki payung kalau hujan. Juga para pedagang kaki lima dan tukang becak,
bahkan orang demo saja dibayar. Yang menjadi kekhawatiran adalah jika banyak
para penganggur yang mencari jalan keluar dengan mencari nafkah yang tidak
halal. Banyak dari mereka yang menjadi pencopet, penjaja seks, pencuri,
preman, penjual narkoba, dan sebagainya.
kita adalah terlampau banyak tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal
sehingga ketika mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka
kelabakan dan tidak bisa berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di
sektor informal. Justru orang-orang yang kurang berpendidikan bisa melakukan
inovasi menciptakan kerja, entah sebagai joki yang menumpang di mobil atau
joki payung kalau hujan. Juga para pedagang kaki lima dan tukang becak,
bahkan orang demo saja dibayar. Yang menjadi kekhawatiran adalah jika banyak
para penganggur yang mencari jalan keluar dengan mencari nafkah yang tidak
halal. Banyak dari mereka yang menjadi pencopet, penjaja seks, pencuri,
preman, penjual narkoba, dan sebagainya.
Bahkan tidak sedikit mereka yang dibayar untuk berbuat rusuh atau anarkis demi kepentingan politik salah satu kelompok tertentu yang masih erat hubungannya dengan para pentolan Orba. Ada juga yang menyertakan diri menjadi anggota laskar jihad yang dikirim ke
Ambon dengan dalih membela agama. Padahal di sana mereka cuma jadi perusuh
yang doyan menjarah, memperkosa, dan membunuh orang-orang Maluku yang tidak
berdosa. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika krisis
sosial tidak ingin berlanjut terus.
Ambon dengan dalih membela agama. Padahal di sana mereka cuma jadi perusuh
yang doyan menjarah, memperkosa, dan membunuh orang-orang Maluku yang tidak
berdosa. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika krisis
sosial tidak ingin berlanjut terus.
Ada ungkapan yang berlaku di negeri ini yaitu “Orang miskin dilarang sakit. Sebenarnya saya sempat tertawa karena sakit aiapa yang mau kan? Namun Kalimat ini bukan karangan belaka, tetapi berdasarkan fakta dilapangan. Bayi yang sangat kurus akibat kurang gizi maupun seorang warga miskin di Jakarta beberapa waktu yang lalu harus menggendong jenazah anaknya sambil menangis karena tak ada biaya untuk menyewa Ambulans.
Anggaran yang terbatas dituding penyebabnya. Pada tahun 2009 anggaran di sektor kesehatan hanya 2,5 persen dari Anggaran Belanja Negara. Padahal yang disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) adalah sebesar 15 persen.
Tak hanya itu. Dengan adanya program pengobatan gratis bagi warga miskin, masih banyak warga miskin yang ditolak oleh Rumah Sakit ketika hendak mendapatkan perawaatan.
Tentunya masalah ini dijadikan masalah kita bersama bukan hanya masalah orang miskin saja.
Liberalisasi dunia kesehatan
Ada apa dengan sistem pelayanan kesehatan di negeri ini? Mengapa citra rumah sakit yang dulu kental akan fungsi sosialnya kini redup, berganti wajah dan tampilan barunya yang lebih berorientasi untuk kepentingan bisnis?
Bukan saja kini bermunculan rumah sakit swasta (beberapa di antaranya memasang label ”internasional”) dengan target-target pendapatan lewat jasa layanan kesehatan dan tingkat hunian kamar seperti layaknya dunia perhotelan, rumah sakit pemerintah (pusat) pun mulai ikut-ikutan.
Lebih ironis lagi, banyak pemerintah daerah—baik provinsi maupun kabupaten/kota—yang mulai mengalokasikan dana untuk membangun rumah sakit yang berorientasi keuntungan.
Kesenjangan pengetahuan medis tentang masalah kesehatan dan penanganannya memang menjadi salah satu faktor lemahnya posisi pasien (baca: konsumen) berhadapan dengan pengelola jasa layanan kesehatan.
Namun, banyak kalangan percaya bahwa akar dari semua itu berawal dari sistem layanan kesehatan di negeri ini yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Akibatnya, aroma komersial terasa kental pada hampir setiap tindakan terhadap pasien, sementara fungsi sosial layanan kesehatan tertinggal jauh di belakang.
”Cuma dari luar, rumah sakit kelihatannya kini makin komersial dan meninggalkan fungsi-fungsi sosial. Sebetulnya fungsi sosial tetap jalan. Gawat darurat kan selalu dilayani,” kata dr Adib Abdullah Yahya, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.
Menurut Adib, aroma komersial itu dirasakan pihak luar lantaran rumah sakit harus menghidupi dirinya sendiri. Rumah sakit, kan, harus hidup sehingga menerapkan tarif-tarif sesuai dengan biaya per unit.
Sebaliknya, dokter Kartono Mohamad—pakar kesehatan yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia—melihat pelayanan kesehatan di Indonesia memang cenderung liberal. Semua diserahkan kepada pasar. Malah tiap langkah layanan dikenai tarif tanpa ada aturan yang jelas. Pemodal yang membuka jasa layanan kesehatan kini cenderung hanya berorientasi mencari keuntungan.
Bahkan, kata Kartono, untuk mengangkat jahitan seusai operasi pun dikenai tarif terpisah dari operasi itu sendiri. Demikian pula kontrol atas keadaan seusai tindakan sepertinya dianggap bukan merupakan bagian dari tanggung jawab pascatindakan, tetapi sebagai langkah baru yang dikenai tarif tersendiri.
Bukan hanya pengenaan tarif terpisah yang dipersoalkan. Besaran tarif juga tidak jelas karena ditentukan sendiri oleh pengelola jasa layanan kesehatan.
Seharusnya, kata Kartono, model layanan kesehatan yang berasaskan fee for service semacam ini—di mana tiap langkah layanan dikenai tarif tersendiri—diubah menjadi sistem asuransi dengan segera memberlakukan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sudah lima tahun ”ditidurkan”.
Dalam perspektif pasar, segala sesuatu memang diukur dari seberapa besar kapitalisasi bergulir. Kenyataan ini, meski kerap disanggah oleh pemerintah, yang secara umum berlaku dalam sistem pelayanan kesehatan di negeri ini. Dalam bahasa Radhar, esensi pelayanan termanipulasi oleh fasilitas dan harga, sementara diskriminasi terhadap pasien justru kian ditegakkan.
Lebih celaka lagi, tentu saja bagi pasien, tidak ada lembaga pengawas yang mengoreksi kalau ada kesalahan dalam pelayanan. Belum ada perundang-undangan yang khusus mengatur soal layanan kesehatan di rumah sakit, termasuk di dalamnya terkait kontrol dan prosedur
Ada apa dengan sistem pelayanan kesehatan di negeri ini? Mengapa citra rumah sakit yang dulu kental akan fungsi sosialnya kini redup, berganti wajah dan tampilan barunya yang lebih berorientasi untuk kepentingan bisnis?
Bukan saja kini bermunculan rumah sakit swasta (beberapa di antaranya memasang label ”internasional”) dengan target-target pendapatan lewat jasa layanan kesehatan dan tingkat hunian kamar seperti layaknya dunia perhotelan, rumah sakit pemerintah (pusat) pun mulai ikut-ikutan.
Lebih ironis lagi, banyak pemerintah daerah—baik provinsi maupun kabupaten/kota—yang mulai mengalokasikan dana untuk membangun rumah sakit yang berorientasi keuntungan.
Kesenjangan pengetahuan medis tentang masalah kesehatan dan penanganannya memang menjadi salah satu faktor lemahnya posisi pasien (baca: konsumen) berhadapan dengan pengelola jasa layanan kesehatan.
Namun, banyak kalangan percaya bahwa akar dari semua itu berawal dari sistem layanan kesehatan di negeri ini yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Akibatnya, aroma komersial terasa kental pada hampir setiap tindakan terhadap pasien, sementara fungsi sosial layanan kesehatan tertinggal jauh di belakang.
”Cuma dari luar, rumah sakit kelihatannya kini makin komersial dan meninggalkan fungsi-fungsi sosial. Sebetulnya fungsi sosial tetap jalan. Gawat darurat kan selalu dilayani,” kata dr Adib Abdullah Yahya, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.
Menurut Adib, aroma komersial itu dirasakan pihak luar lantaran rumah sakit harus menghidupi dirinya sendiri. Rumah sakit, kan, harus hidup sehingga menerapkan tarif-tarif sesuai dengan biaya per unit.
Sebaliknya, dokter Kartono Mohamad—pakar kesehatan yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia—melihat pelayanan kesehatan di Indonesia memang cenderung liberal. Semua diserahkan kepada pasar. Malah tiap langkah layanan dikenai tarif tanpa ada aturan yang jelas. Pemodal yang membuka jasa layanan kesehatan kini cenderung hanya berorientasi mencari keuntungan.
Bahkan, kata Kartono, untuk mengangkat jahitan seusai operasi pun dikenai tarif terpisah dari operasi itu sendiri. Demikian pula kontrol atas keadaan seusai tindakan sepertinya dianggap bukan merupakan bagian dari tanggung jawab pascatindakan, tetapi sebagai langkah baru yang dikenai tarif tersendiri.
Bukan hanya pengenaan tarif terpisah yang dipersoalkan. Besaran tarif juga tidak jelas karena ditentukan sendiri oleh pengelola jasa layanan kesehatan.
Seharusnya, kata Kartono, model layanan kesehatan yang berasaskan fee for service semacam ini—di mana tiap langkah layanan dikenai tarif tersendiri—diubah menjadi sistem asuransi dengan segera memberlakukan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sudah lima tahun ”ditidurkan”.
Dalam perspektif pasar, segala sesuatu memang diukur dari seberapa besar kapitalisasi bergulir. Kenyataan ini, meski kerap disanggah oleh pemerintah, yang secara umum berlaku dalam sistem pelayanan kesehatan di negeri ini. Dalam bahasa Radhar, esensi pelayanan termanipulasi oleh fasilitas dan harga, sementara diskriminasi terhadap pasien justru kian ditegakkan.
Lebih celaka lagi, tentu saja bagi pasien, tidak ada lembaga pengawas yang mengoreksi kalau ada kesalahan dalam pelayanan. Belum ada perundang-undangan yang khusus mengatur soal layanan kesehatan di rumah sakit, termasuk di dalamnya terkait kontrol dan prosedur
pelayanan terhadap pasien. Pemerintah yang seharusnya bertindak sebagai regulator dan wasit malah ikut bermain.
Membaca berbagai kasus yang muncul ke permukaan, Hasbullah Thabrany—ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia—mengingatkan pemerintah agar segera menyadari bahwa ada kegagalan pasar dalam pelayanan kesehatan. Penerapan mekanisme pasar dalam pelayanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan, tambahnya, tidak akan dan tidak pernah menguntungkan konsumen.
Peringatan serupa juga disampaikan sejumlah ahli kesehatan yang tergabung dalam Forum
Membaca berbagai kasus yang muncul ke permukaan, Hasbullah Thabrany—ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia—mengingatkan pemerintah agar segera menyadari bahwa ada kegagalan pasar dalam pelayanan kesehatan. Penerapan mekanisme pasar dalam pelayanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan, tambahnya, tidak akan dan tidak pernah menguntungkan konsumen.
Peringatan serupa juga disampaikan sejumlah ahli kesehatan yang tergabung dalam Forum
Peduli Kesehatan Rakyat. ”Seluruh literatur telah membuktikan kegagalan mekanisme pasar dalam pelayanan kesehatan. Fakta di dunia, semakin banyak dokter dan rumah sakit, harga pelayanan semakin mahal. Bahkan, rumah sakit publik milik pemerintah ikut bersaing dalam (sistem) mekanisme pasar,” demikian antara lain bunyi seruan Forum Peduli Kesehatan Rakyat untuk menggugah kepedulian para calon presiden dan calon wakil presiden yang masih memarjinalkan isu kesehatan dalam kampanye- kampanye mereka.
Pertanyaannya, di tengah kuatnya isu liberalisasi di hampir semua sektor kehidupan berbangsa seperti sekarang, masihkah ada yang peduli? Masih adakah peluang UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang antara lain berisikan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat—tanpa memandang kaya-miskin—benar-benar dilaksanakan?
Kita hanya bisa menunggu. Ataukah pemerintahan ini tega membiarkan aspek pelayanan kesehatan sebagai ladang bisnis yang kian meruyak, sementara lebih dari dua pertiga rakyat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan menjadi dan atau bertambah miskin serta menderita karena tidak mampu lagi ”membeli” produk layanan kesehatan yang dibutuhkan? Kita hanya bisa menunggu!
Pertanyaannya, di tengah kuatnya isu liberalisasi di hampir semua sektor kehidupan berbangsa seperti sekarang, masihkah ada yang peduli? Masih adakah peluang UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang antara lain berisikan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat—tanpa memandang kaya-miskin—benar-benar dilaksanakan?
Kita hanya bisa menunggu. Ataukah pemerintahan ini tega membiarkan aspek pelayanan kesehatan sebagai ladang bisnis yang kian meruyak, sementara lebih dari dua pertiga rakyat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan menjadi dan atau bertambah miskin serta menderita karena tidak mampu lagi ”membeli” produk layanan kesehatan yang dibutuhkan? Kita hanya bisa menunggu!
Sudah saatnya Transmigrasi menjadi bagian dari program penataan lingkungan serta program pembangunan yang berkelanjutan bagi bangsa ini karena masalah lingkungan bisa ditimbulkan akibat kepadatan penduduk yang berlebihan ditambah dengan kurang berjalannya rencana tata ruang kota yang masih satu provinsi.
Sebagai contoh masalah yang ada di sekitar kita adalah tidak berkesinambungannya pengeloloaan sampah, banjir, kemacetan di Jabotabek. Dalam kasus di samping pemecahanya harus diawali dengan mengurangi penduduknya dengan cara menggalakan program transmigrasi karena dengan kepadatan yang berkurang tentu akan memudahkan bagi pemerintah setempat untuk mengatur seluruh wilayah dan warganya.
Namun masalahnya adalah penduduk di jabotabek hampir tidak ada yang mau meninggalkan tempatnya jika dipindahkan ke Pulau lain yang lebih sepi penduduk semisal Sulawesi/Papua, walaupun dengan fasilitas rumah, tanah dan lahan pekerjaan.
Oleh karena itu seharusnya pemerintah menyamaratakan pembangunan, jangan hanya terfokus di kota Jakarta saja.
Sinetron, Kontes menyanyi dan tayangan kekerasan merupakan sebagian kecil dari tayangan tidak mendidik yang sampai saat ini masih di tayangkan di salah satu (mungkin bukan salah satu, tapi semua) stasiun televisi di Indonesia.
Program seperti ini hampir ditayangkan setiap hari dengan durasi yang beragam, yang biasanya ditayangkan dari petang hingga tengah malam, dimana banyak anak-anak yang menonton di jam tersebut.
Sinetron contohnya, menjual mimpi dan kemewahan, tidak sesuai dengan realita bangsa Indonesia sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia berhkhayal dan selalu ingin sesuatu walaupun tidak bisa dibeli. Juga dibalut dengan banyak unsur-unsur kekeerasan
Kontes menyanyi sangat tidak mendidik contohnya komentator lelaki namun bertingah bahkan berpakaian seperti perempuan yang sangat mudah ditiru bahkan dijadikan Tren oleh masyarakat yang menontonnya.
Teguran harus ditujukan pada format acara secara keseluruhan sebab tak ada unsur pendidikannya sama sekali justru menjurus pembodohan masyarakat.
Dapatkah para pelaku dibalik tayangan tersebut berfikir secara menyeluruh, jernih untuk menayangkan program yang mendidik demi menyelamatkan generasi bangsa?
Pergaulan yang salah atau pergaulan bebas, mungkin ini yang banyak temukan/kita kunjungi di masyarakat kita. Dampak negatif nya beragam dan sangat banyak, mulai dari terjerumus ke obat2an terlarang dan yang lainya adalah penyakit virus yang sangat berbahaya dan dapat mengancam (HIV/AIDS).
Dari data yang ada, Di Kota Denpasar dari 633 pelajar SLTA yang duduk di tingkat II 155 orang atau 23,4% pernah berhubungan sexual. Itu saja baru di kota Denpasar, bagaimana jika di Kota-kota besar lainya, semisal Jakarta, Bandung. Tentu lebih banyak lagi.
Demikian juga masalah remaja terhadap barang haram narkoba semakin saja memprihatinkan. Dimana orang yang memakai barang haram narkoba adalah orang yang memiliki usia masih produktif.
Gambaran diatas yang cukup memprihatinkan bagi orangtua khususnya. Oleh sebab itu diperlukan perhatian khusus dari orangtua remaja untuk dapat memberikan pendidikan seks yang baik dan benar. Dan memberikan kepada remaja dengan penekanan yang cukup berbobot dengan cara penyampaian.
Ironis memang, tapi ini kenyataan, nilai-nilai budaya yang diciptakan oleh nenek moyang & turun temurun dilestarikan oleh bangsa ini sudah mulai hilang terkikis oleh budaya barat. Masyarakat maupun para generasi muda mulai menjauhi & meninggalkan budaya tradisional negeri ini dengan alasan mengikuti arus globalisasi ataupun alasan yang sebenarnya tak masuk akal lainnya. Akibatnya bangsa Indonesia kehilangan ciri bangsa di mata Internasional.
Ungkapan “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya” sudah di anggap hanya sebagai semboyan belaka & angin lalu, masyarakat kita lebih menyukai budaya barat daripada melestarikan budaya sendiri.
Sebagai contoh masyarakat perkotaan tidak lagi menggunakan bahasa yang baik dan yang benar, artinya bahasa Indonesia sudah digantikan dengan bahasa inggris atau bahasa gaul. Sepinya pengnjung/penonton jika ada pertunjukan budaya kesenian bangsa ini tapi jika ada pertunjukan konser musik Jazz, Rock pengunjung akan membludak bahkan merelakan tak sedikit uang untuk membeli tiket konser tersebut.
Sedangkan disisi lain bangsa ini condong ke budaya adat ketimuran, sangat tidak cocok jika budaya indonesia di masuki budaya barat. Untuk itu Pemerintah diharapkan mampu memberi informasi tentang kebesaran budaya Indonesia dibanding budaya barat kepada generasi mendatang agar budaya Indonesia tidak hilang/punah.
Pertanyaanya siapkah kita menjadi penerus bangsa yang menjunjung tinggi budaya tradisional kita sendiri?
Sebuah masalah yang sangat serius, apalagi jika dibiarkan berkelanjutan. Dari sebuah kabar berita yang saya baca, selama periode 5 tahun ini (2004-2009) pengangguran “bertopi sarjana” naik hingga setengah juta orang, atau lebih tepatnya 529.661 orang, dari 585.389 menjadi 1.115.119. Dan apabila di rata-ratakan setiap tahunnya Indonesia menghasilkan 106.000 orang pengangguran “bertopi sarjana”.
Mungkin permasalahan tersebut muncul dari beberapa kebijakan pemerintah yang tidak cocok untuk diterapkan di Negeri kita tercinta ini. Kebijakan pertama yang tidak cocok, dari zaman doeloe (dulu) kita sudah menerapkan pertumbuhan nol dalam hal penambahaan PNS. Tanpa disadari kebijakan tersebut malah meperkecil peluang lulusan perguruan tinggi dalam mengisi pekerjaaan di lembaga pemerintahan.
Kedua adalah penambahan lapangan pekerjaan yang sangat kecil namun tidak di imbangi dengan penambahan lapangan pekerjaan. Dari data yang ada selama kurun waktu lima tahun hanya ada 10,77 juta orang yang terserap pekerjaan. Pengangguran lama tercatat 10,2 juta jiwa/orang dan angkatan kerja baru bertambah 9,7 juta jiwa (total mencapai 19,9 juta jiwa). Tidak seimbang kan?
Ketiga ialah dikarenakan sistem pendidikan yang tinggi namun gagal menyeimbangkan jumlah/mutu, bahkan tidak jarang sama sekali tidak berkualitas. Angkatan kerja berpendidikan tinggi masa sekarang terlalu banyak sehingga makin banyak yang menganggur. Akar dari masalah adalah mutu kualitas lulusan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada.
Indonesia Zambrud/Permata Khatulistiwa, dengan Sumber Daya Alam yang melimpah ruah seharusnya dimaanfaatkan dan dijadikan peluang oleh angkatan kerja berpendidikan tinggi dengan cara menciptakan produk/pasar baru. Atau dengan menjadi wirausahawan sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Jangan Cuma berharap dan menunggu lowongan menjadi PNS.Sekarang pertanyaanya siapkah kita menjadi sarjana yang berkualitas? Berikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini
Refrensi dari :
http://cumayzale.blogspot.com/2009/11/masalah-sosial-di-indonesia.html
http://kesehatan.kompas.com/read/2009/06/26/11571084/orang.miskin.dilarang.sakit
